Teladan Ketegasan dari Jianxi

Oleh: Mohamad Rian Ari Sandi

     Ada sebuah berita menarik saat membaca rubrik pemberitaan luar negeri di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi kamis, 27 Desember 2012 kemarin. Beritanya yaitu pemberhentian puluhan pejabat pemkot Guixi termasuk Wali Kota, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Pendidikan, oleh otoritas Pemerintah Provinsi Jianxi, Cina. Penyebabnya tidak lain adalah sebuah kecelakaan bus yang sekolah di Kota Guixi pada pekan lalu yang menewaskan 11 orang anak usia 4-6 tahun. Alasan otoritas pemprov mengeluarkan keputusan tersebut yaitu untuk memudahkan proses investigasi terhadap kecelakaan tersebut. Mereka khawatir jika pejabat-pejabat pemkot terkait tidak diberhentikan terlebih dahulu, akan ada intervensi dalam proses investigasi.  Perlu kita ketahui bahwa kecelakaan bus sekolah sudah biasa terjadi di Cina. Sementara itu di surat kabar yang sama di rubrik Bandung Raya ada sebuah berita yang juga sangat memilukan. Berita tersebut yaitu tentang  seorang pengendara sepeda motor yang tewas terlindas bus pariwisata setelah sebelumnya terjatuh karena kehilangan kendali saat menghantam jalan yang berlubang di Jln. Dr Djundjunan (depan hoten Grand Aquila), Kota Bandung, Rabu (26/12).
 
     Sebuah ketegasan ditunjukan oleh otoritas provinsi Jianxi ketika kembali terjadi kecelakaan bus sekolah. Tidak tanggung-tanggung, Wali Kota, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Pendidikan kota Guixi langsung dinon-aktifkan. Tentu keputusan tersebut diambil bukan tanpa pertimbangan. Otoritas provinsi berharap dengan penon-aktifan tersebut dapat mempermudah proses investigasi terhadap kecelakaan yang terjadi. Hal lain yang bisa kita ambil pelajaran bahwa keputusan tegas tersebut bisa berimplikasi positif terhadap jalannya birokrasi di pemerintahan, terutama dalam hal tugas pelayanan kepada masyarakat. Keputusan berani dalam memecat pejabat sekelas wali kota tentu memberikan warning kepada pejabat-pejabat lainnya agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
  
    Lalu bagaimana Wali Kota Bandung Dada Rosada akan menanggapi tewasnya seorang pengendara motor yang sedikit banyak diakibatkan oleh rusaknya jalan di Jln. Dr. Djundjunan? Untuk hal itu saya belum mendapat berita terbaru. Seperti diketahui Jln. Dr. Djundjunan statusnya merupakan jalan milik kota Bandung yang berarti di bawah tanggungjawab Dada Rosada. Saya sama sekali tidak bermaksud meminta pak walkot memecat pejabat terkait seperti Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan yang memang bersentuhan langsung dengan masalah infrastruktur jalan seperti yang dilakukan oleh pemprov Jianxi, tetapi yang paling kita harapkan adalah adanya sebuah ketegasan dari pak walkot dalam merespon kejadian tersebut. Dalam birokrasi pemerintahan, sikap tegas dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara tentu tidak identik dengan penon-aktifan atau pemecatan terhadap seseorang di dalam suatu posisi tertentu, bahkan keputusan penon-aktifan atau pemecatan bisa menjadi kontraproduktif bilamana keputusan tersebut hanyalah respon reaktif tanpa pertimbangan dan perhitungan matang. Namun apabila keputusan penon-aktifan atau pemecatan memang sudah diperlukan berdasarkan proses investigasi, pengkajian, dan pertimbangan yang matang, maka seorang pimpinan baik itu Presiden, Gubernur, termasuk juga Wali Kota harus berani tegas untuk mengambil keputusan tersebut tanpa perlu terpengaruh tekanan-tekanan sosial dan politis.
  
     Indonesia saat ini disebut-sebut sedang mengalami krisis kepemimpinan. Salah satu indikatornya adalah semakin sulitnya menemukan pemimpin yang memiliki ketegasan. Lebih pelik lagi ketika ada seseorang pemimpin yang sebetulnya memiliki karakter tegas harus tergerus karakternya tersebut karena tekanan politis atau adanya tawar menawar politik. Padahal untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang saat ini sedang didengung-dengungkan ketegasan dari seorang pemimpin merupakan salah satu pilar penting. Tanpa adanya ketegasan, reformasi birokrasi akan sulit untuk diwujudkan.
  
    Semoga kita semua (termasuk pejabat pemerintahan) bisa belajar dari otoritas pemerintah provinsi Jianxi. Terutama agar bisa tegas dan berani dalam mengambil keputusan, walaupun keputusan tersebut sebetulnya beresiko, terutama secara politis. Namun, jika itu sudah seharusnya dilakukan, kita tidak boleh lagi pandang bulu atau pun takut untuk melakukannya. Yang terpenting adalah dalam mengambil keputusan tersebut kita melakukannnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan yang paling penting adalah kepentingan untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota masyarakat. Memang itu sulit (termasuk bagi penulis pribadi), tapi mari kita berusaha dari hal terkecil untuk selalu tegas dan berani dalam mengambil keputusan.